Minggu, 25 September 2011

PRINSIP-PRINSIP DALAM ETIKA BISNIS

Nama : Irwan permana
Kelas : 4ea12
Npm : 10208662

PRINSIP-PRINSIP DALAM ETIKA BISNIS
Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh perusahaan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan.
1. Prinsip otonomi
Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya.
1. Prinsip kejujuran
Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut.
1. Prinsip tidak berniat jahat
Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan itu.
1. Prinsip keadilan
Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karywan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain.
1. Prinsip hormat pada diri sendiri
Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat dan prinsip keadilan.

Pengertian Etika Bisnis

Nama : Irwan Permana
Kelas : 4ea12
Nm : 100208662


Pengertian Etika Bisnis

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh.

Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena :
• Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
• Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
• Melindungi prinsip kebebasan berniaga
• Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Menciptakan Etika Bisnis

Nama : Irwan Permana
Kelas : 4ea12
Npm : 10208662
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Menciptakan Etika Bisnis
a. Pengendalian diri
Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etis".

b. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

c. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya
perkembangan informasi dan teknologi. Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

d. Menciptakan persaingan yang sehat
Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan- kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.

e. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan"
Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.

CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Nama : Irwan Permana
Kelas : 4ea12
Npm : 10208662
CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS
• Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum
Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.
• Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar.
• Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas
Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus.
• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang.
• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati
Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah.

ARTI PENTING ETIKA BISNIS

Nama : Irwan Permana
Kelas : 4ea12
Npm : 10208662
ARTI PENTING ETIKA BISNIS
Perilaku Etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif baik lingkup makro ataupun mikro.
1. Perspektif Makro
Contoh-contoh perilaku tidak etis pada perspektif makro adalah:
a. Penyogokan atau suap: Yaitu memberikan sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. ‘Pembelian’ itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun ‘pembayaran kembali’ setelah deal terlaksana.
b. Tindakan pemaksaan: Merupakan tekanan, pembatasan, dorongan dengan paksa menggunakan jabatan atau ancaman untuk memaksakan kehendak. Tindakan pemaksaan ini misalnya berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan terhadap seseorang.
c. Informasi palsu (Deceptive information): Yaitu memberikan informasi yang tidak jujur untuk mengelabuhi atau menutupi sesuatu yang tidak benar.
d. Pencurian dan penggelapan: Tidak hanya di bidang politik dan militer, di dalam bidang bisnis pun sudah ada kegiatan spionase. Fei Ye, (37 th), and Ming Zhong, (36 th) ditangkap polisi Amerika dengan tuduhan telah mencuri rancangan microchip dan rahasia perusahaan dari perusahaan komputer Sun Microsystems Inc., NEC Electronics Corp., Transmeta Corp. dan Trident Microsystems Inc. Mereka ditangkap di airport San Fransisco saat akan terbang ke negeri Cina.
e. Perlakukan diskriminatif, yaitu perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama.

2. Perspektif Mikro
Dalam lingkup mikro perilaku etis identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro terdapat rantai relasi dimana pemasok (supplier), perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan dalam kegiatan bisnis yang saling mempengaruhi. Tiap mata rantai di dalam relasi harus selalu menjaga etika sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik.Bagaimana perilaku etis dapat berperan dalam menciptakan keberlangsungan usaha? Sebagian besar perusahaan berusaha menciptakan adanya repetitive purchase (pembelian berulang) yang dilakukan konsumen. Hal ini hanya dapat terjadi jika konsumen merasakan kepuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Perilaku tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan dapat mencederai kepuasaan ini.Dalam kaitannya dengan dalam relasi bisnis, setiap perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan yang dapat dipercaya. Kepercayaan ini ada di dalam reputasi perusahaan yang tidak diciptakan dalam sekejap. Perilaku etis merupakan salah satu komponen utama dalam membangun reputasi perusahaan.
Dalam hubungan dengan pihak perbankan, banyak perbankan yang memasukkan komponen etika bisnis dalam mempertimbangkan pengesahan permohonan kredit. Pihak perbankan lebih yakin dalam mengabulkan pinjaman terhadap perusahaan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility.Dalam skala global, telah merebak kesadaran baru bahwa selain memiliki hak-hak sebagai konsumen, mereka juga memiliki kewajiban. Mereka menyadari bahwa perilaku konsumsi mereka dapat berpengaruh terhadap ketidak-adilan dan kerusakan lingkungan. Itu sebabnya, lapisan masyarakat yang terdidik mulai selektif di dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Mereka tidak akan membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan yang membalak hutan. Mereka menolak produk dari pabrik yang tidak memberi upah yang layak kepada buruhnya. Sedangkan secara internal, penerapan etika juga dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Menurut penelitian Erni Rusyani (dosen Fak. Ekonomi Unpas Bandung) perusahaan yang tidak perduli pada etikq bisnis, maka kelangsungan hidup perusahaan itu akan terganggu dan akan berdampak pula pada kinerja keuangannya. Hal ini terjadi akibat pihak manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis. Segala kompetensi, keterampilan, keahlian, potensi, dan modal lainnya ditujukan sepenuhnya untuk memenangkan kompetisi yang tidak sehat ini. Di dalam tingkat kompetisi yang sangat tinggi, perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang inovatif, proaktif, dan berani dalam mengambil risiko. Hal ini hanya dapat terjadi jika perusahaan itu memiliki budaya kerja yang suportif. Salah satu syaratnya adalah adanya etika perusahaan.

Rabu, 13 April 2011

cara dan contoh membuat curiculum viate

Membuat Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Print
Agar terlihat profesional dan menarik, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan dalam membuat curriculum vitae (CV):
* Gunakan kertas putih polos
CV hendaknya polos tidak menggunakan background image (dasar bergambar).
* Status perkawinan
Cantumkan status perkawinan (single, married, atau divorced).
* Foto terbaru
Lampirkan pas foto terbaru. Sebaiknya gunakan pas foto berwarna, dan berpakaian resmi (jas lengkap dengan dasi).
* Referensi
Bila memungkinkan, cantumkan referensi, yaitu orang yang bisa dihubungi oleh pihak penyeleksi untuk menanyakan hal-hal penting seputar diri anda (biasanya nama atasan dimana anda bekerja sebelumnya).
* Pekerjaan yang diinginkan
Selalu cantumkan jenis pekerjaan yang anda inginkan. Jangan menulis bahwa anda siap bekerja dalam posisi apa saja karena akan memberi kesan bahwa anda adalah pekerja serabutan. Tuliskan saja spesialisasi anda.
* Format standar surat resmi
Gunakan huruf dengan ukuran dan jenis standar (warna hitam), contohnya font jenis Times New Roman.
* Pengalaman kerja
Cantumkan deskripsi singkat tentang pekerjaan anda pada perusahaan sebelumnya (bukan nama perusahaannya) sebanyak-sebanyaknya tiga perusahan terakhir, berikut pangkat dan jabatannya.
* Pengalaman lain yang menunjang
Cantumkan pengalaman atau organisasi yang berhubungan dengan spesialisasi anda. Jika anda adalah seorang spesialis bidang kimia, maka pengalaman sebagai juara I lomba melukis atau pejabat ketua senat tidak perlu dicantumkan.
* Identitas
Cantumkan identitas anda dengan jelas.
Format resume atau curriculum vitae di setiap negara berbeda-beda. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan dan pandangan politik di setiap negara yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, untuk resume standar di Amerika Serikat (AS) tidak perlu mencantumkan foto, agama, status perkawinan dan umur, karena hal itu dianggap sangat pribadi.
Perusahaan tidak meminta pencantuman keterangan-keterangan seperti itu karena bisa dianggap melakukan ‘early prejudice’. Di AS perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam penerimaan pegawai, baik diskriminasi atas ras, umur, status maupun agama. Sedangkan di Singapura, kadang dalam resume diminta mencatumkan keterangan ras.

Contoh curriculum viate
PERSONAL SUMMARY



Data Pribadi
Nama : Surya Bhaskara, SE
Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 10 September 1975
Agama : Islam
Alamat rumah : Jl. Setiabudi No. 24 RT 02/RW 06 Ciputat Tangerang 15155
Nomor telepon : 021- 5909090 (rumah)
08130967704 (mobilephone)
21- 5247585 ext. 2049 (kantor)
e-mail : sbhaskara@gmail.com


________________________________________
Riwayat Pendidikan
• 2001 - 2004 : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, jurusan Akuntansi, lulus dengan IPK 3,11.
• 1994 - 1997 : Akademi Akuntansi YAI Jakart, lulus dengan IPK 3,21.
• 1991 - 1994 : SMA BOEDI OETOMO Jakarta.
________________________________________
Keahlian Komputer
• MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint).
• Lotus SmartSuite (Lotus123, Lotus WordPro, Freelance Graphic).
• Cognos PowerPlay.
• SAP (System, Application and Product).
• Adobe Photoshop.
• Internet
________________________________________
Pengalaman Bekerja
• Performance Monitoring Team Supervisor – Financial Control Group, PT. Bank Harapan Tbk. Jakarta, Januari 2000 – sekarang.
Deskripsi pekerjaan:
Menyajikan data Laporan Akuntansi dan Keuangan yang lebih mudah dimengerti dan dianalisa oleh para user ( termasuk Bord of Director ), dan dapat diakses oleh user melalui intranet website. Data akuntansi dan keuangan diperoleh dari system akuntansi utama, dan ditransformasikan ke dalam format PowerPlay melalui serangkaian proses komputer.
Menyajikan Laporan Analisa Laporan Keuangan dan menyajikan Branch Performance Monitoring Report kepada Board Of Director.
• Analyst, Agency Coordinator & Controller Staff of Collection Unit Bank Harapan Card Center (BHCC), PT. Bank Harapan Tbk. Jakarta, Maret 1998 – September 2000.
Deskripsi pekerjaan:
Melakukan analisa terhadap piutang kartu kredit kategori macet, serta melakukan tindak lanjut untuk mengembalikan asset perusahaan tersebut, dengan mengupayakan penagihan melalui jasa pihak ketiga.
Mengkoordinir serta mengontrol kolektor lapangan, untuk menghindari adanya pelanggaran, penyimpangan dan penggelapan yang dilakukan oleh kolektor lapangan, yang dapat merugikan perusahaan baik secara moral maupun material.
• Credit Control - Cycle Due Team – Reminder (Staff) - Collection Unit Bank Harapan Card Center PT. Bank Harapan Tbk. Jakarta, Maret 1997 - Maret 1998.

Pengertian Curriculum Vitae

Curriculum vitae adalah deskripsi tertulis tentang pengalaman kerja Anda, latar belakang pendidikan, dan keterampilan. Juga disebut CV, atau hanya vitae, itu lebih rinci dari resume dan umumnya digunakan oleh mereka yang mencari pekerjaan di luar AS dan Australia. Sebuah curriculum vitae juga digunakan oleh seseorang mencari pekerjaan akademis, yaitu di college atau universitas.
Ada beberapa perbedaan antara curriculum vitae dan resume. Sebuah curriculum vitae adalah lebih lama (hingga dua atau lebih halaman), lebih sinopsis rinci latar belakang dan keterampilan. Sebuah CV berisi pengungkapan latar belakang pendidikan Anda dan akademis serta pengalaman pengajaran dan penelitian, publikasi, presentasi, penghargaan, kehormatan, afiliasi dan rincian lainnya. Sebagai dengan resume, Anda mungkin perlu berbagai versi CV untuk berbagai jenis posisi.

Seperti resume, daftar riwayat hidup harus menyertakan nama Anda, informasi kontak,, pendidikan keterampilan dan pengalaman. Selain dasar-dasar, CV termasuk penelitian dan pengalaman mengajar, publikasi, hibah dan beasiswa, asosiasi profesi dan lisensi, penghargaan dan informasi lainnya yang relevan dengan posisi yang Anda lamar. Mulailah dengan membuat daftar semua informasi latar belakang Anda, kemudian mengaturnya ke dalam kategori. Pastikan Anda menyertakan tanggal pada semua publikasi Anda masukkan.

Kamis, 03 Maret 2011

Resensi , Timbangan Buku ,Timbangan Pustaka


Nama : Irwan Permana
Kelas : 3ea12
Npm : 10208662


Pengertian Resensi
Kata "Resensi" berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja "revidere" atau "recensere" yang memilik arti melihat kembali, menimbang atau menilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah recensie. Tiga istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas sebuah buku.

Menurut  "Kamus Istilah Sastra" yang ditulis oleh Panuti Sudjiman (1984), Resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, atau mengkritik buku.

Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi pertimbangan kepada pembaca mengenai sebuah buku yang baru diterbitkan. Secara sederhana, resensi dapat dianggap sebagai bentuk tulisan yang merupakan perpaduan antara ringkasan dan ikhtisar berisi penilaian, ringkasan isi buku, pembahasan, atau kritik terhadap buku tersebut. Bentuk tulisan ini bergerak di subyektivitas peresensinya dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya tentang bidang itu.

WJS. Poerwadarminta (dalam Romli, 2003:75) mengemukakan bahwa resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik-tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah.

Saryono (1997:56) menjelaskan Pengertian Resensi sebagai sebuah tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik-buruknya, kuat-lemahnya, bermanfaat-tidaknya , benar-salahnya, argumentatif- tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau foto copi sampul buku.
Timbangan pustaka adalah menimbang atau menilai hasil-hasil penelitian yang telah Klasifikasi pembuatan resensi buku ilmiah yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, Perbedaan karangan ragam standart dan non standart.Resensi buku lebih dikenal dengan istilah timbangan buku
Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku secara tertulis yang mengemukakan pendapat seseorang tentang baik buruknya buku ditinjau dari berbagai sudut. Resensi dapat dilakukan oleh siapa saja.

Timbangan buku sama dengan kritik buku yaitu pertimbangan/pendapat tentang baik buruk sebuah karya yang dapat di sampaikan secara tertulis maupun lisan oleh siapa saja.
Bedah buku adalah pembicaraan mengenai buku dengan melibatkan beberapa orang atau forum untuk berdiskusi, ada tokoh atau bahkan pengarangnya sendiri ikut terlibat. Pendapat/penilaian tentang buku yang dibedah dapat disimpulkan lebih obyektif karena berdasarkan pendapat umum.

Preview adalah istilah bahasa asing yang artinya peninjauan, sedang review artinya tinjauan atau timbangan buku, jadi kedua kata tersebut memiliki pengertian yang hampir sama dengan timbangan buku, hanya saja bedanya pada pelakunya. Kalau preview biasanya dibuat oleh penerbitnya sebelum sebuah buku diluncurkan dan penerbit mengundang pengarang/penulis buku untuk menyampaikan penjelasan tentang buku yang ditulisnya di hadapan para calon konsumen yang biasanya adalah pustakawan, guru dan dosen atau para tokoh kutu buku yang sekiranya mempunyai minat dengan buku yang diluncurkan tersebut. Sedangkan review dilakukan oleh orang lain maksudnya bukan pengarang atau disebut kritikus buku. Review sama pengetiannya dengan kritik buku, dilakukan oleh soerang kritikus, dapat secara lisan atau tertulis.

Dengan demikian antara preview, review, resensi, bedah buku dan timbangan buku hampir mirip. Kalau di dalam timbangan buku bisa dilakukan oleh siapa saja (sama dengan resensi) tetapi kalau bedah buku bisa dilakukan oleh tokoh yang menguasai atau bahkan pengarangnya sendiri di hadapan para calon pembaca.

Contoh : Daftar Pustaka

1. P. Rahmiati,A Fajri , et al, "Distributed System for Medical Image
Transfer using Waveletbased
Dynamic RoI Coding", Proceeding of HealthCom 2005, Busan, Korea, 2005
2. A. Handayani, A.B. Suksmono, T.L. Mengko, "Implementasi Scalable
Coding Dalam Kompresi
Citra Kedokteran Berbasis Transformasi Wavelet", Institut Teknologi
Bandung, 2004
3. A. Handayani, P. Rahmiati, A. B. Suksmono, T.L. Mengko, "Medical
Image Transfer with
Wavelet-based Scalable Quality Region of Interest Coding", Proceedings
of the 3rd APT Telemedicine
Workshop, Kuala Lumpur, Malaysia, 2005
4. A.K. Jain, "Fundamental of Digital Image Processing", Prentice-Hall
International Edition,
1989
5. D. Secapawati, "Penentuan Level Dekomposisi Dan Nilai Thresholding
Pada Kompresi Citra
Foto Sinar-X Paru-paru dan Tulang Menggunakan Transformasi Wavelet
Diskrit", Institut
Teknologi Bandung, 2004
6.
http://jpeg2000.epfl.ch/
7.
http://jj2000.epfl.ch/jj_tutorials/jj2000/index.html#Quantization
8.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_format
9.
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
10. M.J. Gormish, D. Lee, M.W. Marcellin, "JPEG 2000: Overview,
Architecture, and Application",
Ricoh California Research Center, 2000
11. C. Christopoulos, A. Skodras, T. Ebrahimi, "The JPEG 2000 Stil
Image Coding System:
An Overview", IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2000
12.
http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_computing
13. F. Ebrahimi, M. Chamik, S. Winkler, "JPEG vs JPEG 2000: An
Objetive Comparison
of Image Encoding Quality", Genista Corporation
Nama : Irwan permana
Kelas : 3ea12
Npm : 10208662
Resensi Film : The Chronicles of Narnia

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, Hiburan yang Menarik
Narnia: The Voyage of the Dawn Trader melanjutkan cerita tentang fantasi kanak-kanak, meninggalkan realita menuju negeri ajaib lengkap dengan raja dan ratu. Kali ini, karakter-karakter yang menaiki kapal The Dawn Trader dan mencari Lord yang hilang, pedang ajaib, budak yang dijual, serta kabut hijau yang jahat.

Sekuel yang ketiga ini kehilangan beberapa karakter menarik yang tidak bisa masuk Narnia karena sudah bertambah dewasa. Edmund (Skandar Keynes) dan Lucy (Georgie Henley) kini menjadi pusat perhatian. Bergabung bersama mereka Eustace (Will Poulter), sepupu Lily. Seperti Edmund di film sebelumnya, Eustace berpotensi
untuk menjadi beban bagi rekan-rekannya. Dia mengganggu, bukan hanya bagi karakter lainnya, tapi juga bagi penonton. Namun karakternya berkembang setelah menjalin persahabatan dengan Reepicheep (Simon Pegg). Elemen cerita yang paling menarik adalah tentang Edmund yang beranjak dewasa. Kegelisahan Edmund yang "kehilangan" saudaranya dan juga ancaman yang berasal dari alam bawah sadarnya yang menginginkan White Witch adalah suguhan bagus lainnya dari film ini. Begitu juga proses pendewasaan Eustace dia deskripsikan sebagai "It sort of hurt but it was good pain".

Sutradara Inggris Michael Apted berhasil menghadirkan film yang cukup meriah tetapi kurang berhasil menyamai film pertama. The Voyage of the Dawn Trader memang dikhususkan bagu penonton muda tapi itu bukanlah alasan untuk menghadirkan dialog yang canggung dan terlalu gamblang. Secara keseluruhan film ini cukup impresif dengan action yang lumayan tetapi pada akhirnya film ini hanyalah sebatas hiburan belaka.

Sutradara : Michael Apted
Skenario : Christopher Markus, Stephen McFeely, Michael Petroni
Pemain : Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter

Senin, 28 Februari 2011

Tahun 2010 Penduduk Indonesia 234,2 Juta


Nama : Irwan .Permana
Kelas : 3ae12
Npm : 10208662



Tahun 2010 Penduduk Indonesia 234,2 Juta



Badan Pusat Statistik memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 234,2 juta atau naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa.      Informasi yang diperoleh dari situs BPS di Jakarta, Rabu (23/6/2010), menyebutkan, kegiatan Sensus Penduduk 2010 akan mencacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumah tangga.      Dalam kegiatan pencacahan ini, sekitar 600.000 pencacah dipekerjakan. Mereka diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik.      Tenaga pencacah mengajukan sejumlah pertanyaan, seperti kondisi serta fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, juga karakteristik rumah tangga dan keterangan individu anggota rumah tangga.      Nantinya, data Sensus Penduduk 2010 diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memperbaharui data dasar kependudukan sampai ke wilayah unit administrasi terkecil (desa).      Data ini juga untuk mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran pembangunan milenium (MDGs) dan menyiapkan basis pengembangan statistik wilayah kecil.      Selain itu, Data Sensus Penduduk 2010 bisa digunakan untuk menyiapkan data dasar untuk keperluan proyeksi penduduk setelah 2010, mengembangkan kerangka sampel untuk keperluan survei-survei selama kurun 2010-2020, serta menjadi basis pembangunan registrasi penduduk dan pengembangan sistem administrasi kependudukan.      Sensus Penduduk 2010 merupakan sensus penduduk modern kali keenam  yang dilakukan di Indonesia. Sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.      Menurut Sensus Penduduk 2000, jumlah penduduk Indonesia mencapai 205,1 juta jiwa. Dengan jumlah itu, Indonesia menjadi negara keempat dalam hal jumlah penduduk, setelah China, India, dan Amerika Serikat.      Dari jumlah itu, sekitar 121 juta jiwa atau 60,1 persen tinggal di Pulau Jawa sehingga menjadikan pulau itu sebagai yang terpadat di Indonesia, yaitu mencapai tingkat kepadatan 103 jiwa per km2.

Perpres Rincian APBN 2008


Nama : Irwan . Permana
Kelas : 3ea12
Npm : 10208662



Perpres Rincian APBN 2008


Perpres Rincian APBN 2008 merupakan dokumen terinci tentang alokasi dana APBN untuk K/L hingga level Satker. Tepat pada tanggal 30 Nopember 2007, Presiden RI telah menandatangani Perpres Rincian APBN 2008 No. 105 Tahun 2007.

Dalam Perpres Rincian APBN ini dimuat beberapa hal penting tentang rincian APBN dengan rincian sebagai berikut :
  1. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut bagian anggaran/unit organisasi dan jenis belanja (Lampiran I)
  2. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi/sub fungsi/program dan jenis belanja (Lampiran II)
  3. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut program, kegiatan dan jenis belanja (Lampiran III)
  4. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut lokasi dan jenis belanja (Lampiran IV)
  5. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut alokasi anggaran masing-masing satuan kerja (Satuan Anggaran per Satuan Kerja/SAPSK) dan jenis belanja (Lampiran V)
Dari rincian menurut fungsi untuk APBN 2008 pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap public services, pendidikan dan ekonomi. Di samping itu untuk Fungsi Agama, Pariwisata dan Budaya serta Perlindungan Sosial menempati prioritas 3 terbawah. Berikut rinciannya :
NO.
FUNGSI
PAGU (dlm ribuan Rp.)
%
1.
Pelayanan Umum
111.059.969.812
35,60 %
2.
Pendidikan
64.029.169.178
20,53 %
3.
Ekonomi
63.625.526.989
20,40 %
4.
Kesehatan
17.270.309.986
5,54 %
5.
Ketertiban dan Keamanan
15.236.507.832
4,88 %
6.
Perumahan dan Fasilitas Umum
14.129.034.043
4,53 %
7.
Pertahanan
13.986.445.712
4,48 %
8.
Lingkungan Hidup
6.734.114.090
2,16 %
9.
Perlindungan Sosial
3.524.453.466
1,13 %
10.
Pariwisata dan Budaya
1.429.793.061
0,46 %
11.
Agama
921.640.091
0,30 %

TOTAL
311.946.964.260
100 %

Di samping itu dalam Perpres ini juga dituangkan tentang pergeseran belanja yang ditetapkan (Revisi DIPA) oleh Menteri Keuangan. Pergeseran tersebut meliputi :
  1. Pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran
  2. Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi
  3. Pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja dalam satu kegiatan
  4. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
  5. Perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN.
Dari Perpres inilah selanjutnya akan menjadi acuan dalam penerbitan DIPA TA 2008 yang diharapkan sudah akan terbit tanggal 1 Januari 2008, sehingga pelaksanaan APBN 2008 akan lebih cepat dan berdampak pada realisasi APBN yang lebih realistis.

Neoliberalisme


Nama :  Irwan permana
Kelas:  3ea12
Npm :  10208662

Neoliberalisme

Neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era Pemerintahan Orde Baru sejak Maret 1966. Ketika kebijakan Orde Baru (Orba) lebih berpihak pada Barat.

Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) dan utang luar negeri mulai meningkat.

Menjelang awal tahun 1970-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari Sosialisme ke arah semi Kapitalisme.

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an,sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Kebijakan ekonomi Pemerintah banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi; baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri, maupun sektor perdagangan.

Pakto '88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi liberal Indonesia saat itu.

Masa pembangunan ekonomi Orba pun akhirnya berakhir. Puncak kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu, paling tidak, dapat diukur dari beberapa indikator utama yaitu:

1. Dihapuskannya berbagai subsidi Pemerintah secara bertahap dan diserahkannya harga barang-barang strategis ke mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN, yaitu dengan menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing.
4. Peran serta Pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan Perjanjian GATT, yang semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk dalam 'kubangan' liberalisasi ekonomi dunia atau Kapitalisme global.

Dampak yang Ditimbulkan

Dampak ekonomi Neoliberal bagi Indonesia setidaknya ada 3 yaitu:

1. Dikuasainya sektor kepemilikan umum oleh swasta. Akibat menganut sistem mekanisme pasar bebas Pemerintah Indonesia harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasainya sektor-sektor yang mengusai hajat hidup orang banyak (sektor kepemilikan umum) --baik dengan cara langsung maupun melalui proses privatisasi BUMN oleh swasta.

Sebagai contoh di bidang kehutanan. Sejarah industri perkayuan berawal dari pemberian Hak Pengusaha Hutan (HPH). Ditandai dengan keluarnya PP No 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Dengan luas hutan tropis yang sangat menjanjikan pada waktu itu, yaitu 143,7 juta hektar atau sekitar 76% luas daratan Indonesia, Pemerintah berharap pemberian HPH tersebut dapat menopang pembangunan Indonesia.

Namun, apa yang terjadi? Pada masa Orde Baru, rata-rata hasil eksploitasi hutan di Indonesia setiap tahunnya adalah 2,5 US$ miliar. Dari hasil itu, yang masuk ke dalam kas negara hanya 17%, sedangkan sisanya sebesar 83% masuk ke kantong pengusaha HPH.

Pada masa Orba tersebut, sebagian besar hutan di Indonesia sudah dikuasai oleh dua belas (12) grup besar melalui 109 perusahaannya. Memasuki masa Orde Reformasi Indonesia tinggal menuai getahnya.

Menurut laporan Badan Planologi Departemen Kehutanan (laporan tahun 2003) diperkirakan kerusakan hutan Indonesia sudah mencapai 101,79 juta hektar dengan laju pertumbuhan kerusakan (deforestasi) sekitar 3,8 juta hektar per tahun.

Dalam bidang perminyakan, pada zaman Orba, hampir semua sumur minyak di Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan raksasa minyak asing yang merupakan perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia), dan Mobil Oil. Selebihnya adalah Pertamina dan sebagian kecil swasta nasional lainnya.

Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisinya semakin liberal lagi. Jika pada masa-masa sebelumnya Pertamina senantiasa memegang monopoli distribusi minyak di dalam negeri maka mulai November 2005 Pemerintah membuka keran investasi hilir di bidang migas kepada investor swasta dalam negeri maupun asing.

Jika Pemerintah membuka keran liberalisasi di sektor hilir migas, maka tuntutannya hanya satu, yaitu tidak boleh ada yang memperoleh fasilitas subsidi sebagaimana yang selama ini diterima oleh Pertamina. Berarti subsidi BBM harus dicabut sampai 0%. Dapat dipastikan bahwa harga BBM bakal naik lagi. Namun, dengan merek yang berbeda-beda. Paling tidak sudah siap 7 merek BBM dengan harga yang sama-sama mahalnya.

Bidang energi yang lain adalah batubara. Batubara menjadi sumber energi terbesar kedua setelah minyak. Minyak memasok 34% dan batubara 23,5% kebutuhan energi dunia.

Hampir sepertiga cadangan batubara dunia ada di kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia jumlah sumberdaya batubara, termasuk yang ditemukan produsen dan kontraktor kerja sama, sampai tahun 2001 mencapai 145,8 miliar ton.

Produksi batubara Indonesia mayoritas dihasilkan oleh penambangan swasta. Dari total produksi 100,625 juta ton pada tahun 2002, 96,6% dihasilkan oleh penambang swasta.

Dalam bidang pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi tambang yang bagus. Khusus untuk tambang emas saja, secara geologis di berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi emas yang besar.

Indonesia merupakan pertemuan deretan gunung berapi Sirkum Mediteran dengan Sirkum Pasifik. Pergeseran lempengan bumi yang terjadi di masa lampau akibat kegiatan vulkanis telah membentuk cebakan-cebakan emas.

Dengan bagusnya potensi tambangnya ditambah aturan-aturan yang menguntungkan Indonesia mulai kedatangan investor asing untuk menanamkan modalnya. Dimulai sejak tahun 1967.

Perusahaan yang mengawalinya adalah PT Freeport Indonesia (FI). Pada
Kontrak Karya generasi I (KK I), FI mendapat konsesi selama 30 tahun, boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan Pemerintah Indonesia hampir tidak mendapat kompensasi apa pun.

Pada tahun 1988 secara tak terduga FI menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg. Kemudian mengajukan pembaharuan KK dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun. FI mendapat KK V bersama 6 perusahaan tambang lainnya.

Berbeda dengan KK I, produk utama FI adalah emas, bukan hanya tembaga. Namun, menurut Econit, royalti yang diberikan FI ke Pemerintah tidak berubah, hanya 1-3,5%, sehingga penerimaan Pemerintah dari pajak, royalti, dan deviden FI hanya US$ 479 juta.

Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan yang mampu dihasilkan FI yaitu sekitar US$ 1,5 miliar (tahun 1996). Dari pendapatan itu 1% diambil untuk dana pengembangan masyarakat Papua yaitu sebesar US$ 15 juta.

Pada zaman Reformasi nasib PT FI semakin bersinar. Pada tahun 2001 laba bersih yang dibukukan perusahaan ini mencapai US$ 304,2 juta. Pada tahun 2002 naik menjadi US$ 398,5 juta.

Tahun berikutnya, 2003 laba bersihnya melonjak hingga US$ 484,9 juta. Yang mengherankan,dari laba bersih sebesar itu sesungguhnya yang dibagikan sebagai deviden hanya 15%-nya saja. Padahal Pemerintah sampai saat ini hanya memiliki saham sebanyak 9,36%. Sedangkan PT FI menguasai 90,64%.

Dalam hal penguasaan pertambangan oleh pihak asing telah terjadi pengaplingan atas daerah-daerah tambang di Indonesia. Kapling-kapling itu meliputi: Timika untuk FI, Lhok Seumawe untuk Exxon Mobil, Sulawesi Selatan untuk Mosanto, Buyat Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Teluk Bintun di Papua untuk British Petrolium, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal, dan sebagainya.

Pengaplingan tersebut menunjukkan telah terjadi persekongkolan antara penguasa dan kekuatan modal asing.

2. Bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang (debt trap). Konsekuensi berikutnya dari sistem pasar bebas adalah adanya liberalisasi di pasar uang yang berbasis bunga. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan konvensional yang berbasis pada sistem bunga.

Akibat krisis itu 16 bank dilikuidasi Pemerintah. 51 bank lainnya dibekukan pada 1 November 1997, dan 13 bank diambil-alih (BTO). Untuk merestrukturisasi bank-bank konvensional yang selama ini menjadi sumber darah bagi perputaran roda perekonomian nasional hingga Desember 2000 Pemerintah sudah mengeluarkan tidak kurang dari Rp 659 triliun.

Akibatnya utang Pemerintah yang sebelum krisis hanya US$ 55 miliar, kini membengkak menjadi US$ 77 miliar (utang luar negeri) ditambah Rp 695 triliun (utang dalam negeri terutama dalam bentuk obligasi rekapitalisasi) dalam waktu tidak sampai empat tahun terakhir.

Utang sebesar itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai di atas 100 persen pada akhir 2000, yang akan mengakibatkan perekonomian Indonesia pada 10-25 tahun ke depan akan terus mengalami proses destabilisasi.

Untuk bunga obligasi rekapitalisasi saja Pemerintah harus mengeluarkan sekitar empat persen dari PDB pada tahun 2000 dan 2001 ini. Kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2001 sekitar Rp 12.9 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 73,98 triliun pada tahun 2007 dan Rp 138 triliun pada 2018.

Biaya ini dibebankan pada APBN, yang berarti rakyat juga yang menanggungnya (baca tulisan saya di opini detik.com tanggal 30 April 2008 tentang "Beban Obligasi Rekap"). Beban bunga obligasi akan semakin menjadi-jadi dengan terus naiknya suku bunga.

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saat itu sudah mencapai 17.7%. Naik dari sekitar 10% pada Semester I tahun 2000 lalu. Padahal, setiap kenaikan suku bunga sebesar satu persen, akan menyebabkan biaya bunga obligasi yang harus dibayar Pemerintah naik Rp 2,2 triliun.

Buruknya kinerja sektor perbankan ini ternyata terus berlangsung hingga saat ini. Sepanjang tahun 2004 saja sudah ada 4 bank ditutup, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali, Bank Global, dan Bank Persyarikatan Indonesia. Akibat penutupan itu Pemerintah tentu harus menanggung seluruh kerugian nasabah.

Biaya penanggungan itu lagi-lagi dibebankan kepada rakyat melalui APBN. Hal itu belum ditambah dengan kasus pembobolan yang dilakukan oleh sejumlah orang ke Bank BNI dan BRI yang nilainya mencapai miliaran. Bahkan, triliunan rupiah.

Sampai saat ini tanggungan Pemerintah untuk dunia perbankan belum juga susut. Tercatat 10 bank besar Indonesia masih menikmati obligasi Pemerintah. Hal itu membuat APBN membayar bunganya sekitar Rp 60 triliun setiap tahunnya.

Sekali lagi, beban itu tetap harus kembali kepada rakyat melalui pembayaran pajak.

Di sisi lain, sesuai dengan 'petunjuk' IMF, bank-bank yang sudah mulai sehat harus diprivatisasi mengikuti saudara-saudaranya yang lain di lingkup BUMN. Contohnya, sebanyak 51% saham Pemerintah yang ada di bank besar seperti BCA dan Bank Danamon harus dijual ke investor asing.

Nasib yang sama juga menimpa BUMN sehat lainnya seperti Indosat Tbk, Telkom Tbk, Wisma Nusantara Indonesia, Bukit Asam Tbk, Semen Gresik, Pelindo II, dan lain-lain.

3. Munculnya kesenjangan ekonomi. Dampak dari pembangunan ekonomi bercorak liberalistik yang paling menyakitkan adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Pada masa Orde Baru ketimpangan ekonomi sudah sangat mencolok.

Pada tahun 1993 omset dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya di antaranya Om Liem (Salim
Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 triliun rupiah atau 83% APBN Indonesia tahun itu.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin sudah terhampar sedemikian besarnya. Menurut data BPS 1994, dengan garis kemiskinan Rp 500 per hari, terdapat 28 juta rakyat miskin (2 juta di kota dan 26 juta di desa).

Di era sekarang ini, keadaannya telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih mengkhawatirkan. Fenomena yang paling mencolok adalah terjadinya kekuasaan menjadi kekuatan pengumpul modal. Itulah sebabnya, kebijakan Pemerintah dalam pengembangan proyek lebih banyak untuk memenuhi kepentingan orang kaya ketimbang rakyat miskin.

Itulah beberapa fakta 'menyakitkan' akibat diterapkannya ekonomi Neoliberalisme, khususnya di Indonesia. Akankah kita diam saja menyaksikan semua ini.

Kesabaran rakyat sudah habis. Saatnya momentum Kebangkitan Nasional ini rakyat menggugat agar pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan dengan benar demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sabtu, 19 Februari 2011

Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian


Nama : irwan . permana

Kelas  : 3EA12

Npm   : 10208662



Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian
Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membanatu kelompok ekonomi lemah, dan sebagai stabilizer.
Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan sebagai fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai funsi regular dan fungsi sebagai agent of development. Sebagai agent of development pemerintah memiliki peran dan fungsinya untuk mengatur perekonomian suatu negaa.
Melalui teorinya Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya
mempunyai tiga funsi yaitu :
1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan
pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
       3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya.
Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengaahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau system merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu Negara.
Dalam menjalankan perannya pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Factor-faktor tersebut berpengaruh pada kebijakankebijakan yang akan diambil oleh pemerintah suatu Negara.
Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan factor produksi, permintaan dan penawaran factor produksi, system warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan.
Untuk itu Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui :
1. Perpajakan,
2. Subsidi,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Transfer penghsilan dari daerah kaya ke daerah miskin,
5. Bantuan pendidikan,
6. Bantuan kesehatan, dll
Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan factor-faktor produksi permintaan dan penawaran factor produksi system warisan dan kepemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari
pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hokum yang
berlaku.Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar
mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harus dipisahkan dari masalah keadilan, atau arti kata lain, masalah keadilan dan masalah efisiensi merupakan kebalikan.
Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan factor produksi, permintaan dan penawaran factor produksi, system warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan.
Efisiensi adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik. Efisiensi terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lain namun ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkena pengaruh memperoleh kompensasi. Dengan demikian pemerintah harus mengambil kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan ini dengan (progresif), memberikan subsidi yang dananya diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu.



Selasa, 15 Februari 2011

Perekonomian indonesia

Perlukah seorang manajemen mengetahui tentang perekonomian indonesia

perlu,karna dengan tentang perekonomian indonesia manajemen dapat lebih memahami tentang keadaan perekonomioan Indonesia dan dapat menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang dipimpinnya dalam mengambil keputusan dalam perusahaannya sehingga dapat meneyesuaikan dengan keadaan perekonomian indonesia saat ini, karena keputusan menejer sangat berpengaruh besar dalam kelangsungan perusahaan yang dipimpin saat ini.

Minggu, 13 Februari 2011

Cara Penulisan Laporan Ilmiah



Format laporan ilmiah
Ada berbagai macam format penulisan .Namun perbedaan di antara format format yang ada jangan terlalu dipermasalahkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah:
  1. Pembaca dapat memahami dengan jelas bahwa penelitian telah dilakukan tujuan dan hasilnya.
  2. Langkah – langkah medannya jelas , agar jika pembaca tertarik dapat mengulang kembali.
Pada dasarnya ada dua bentuk sistematika penulisan ilmiah ,Yaitu penulisan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian . Pada umumnya sistematika penulisan proposal penelitian danpenulisan laporan penelitian sebagai berikut :
Bagian awal
  1. halaman judul
  2. Halamn persetujuan dan pengesahan (pada laporan penelitian ,sebelum halaman kata pengantar dicantumkan intisari /abstrak)
  3. Halamn kata pengantar atau prakata
  4. Daftar isi
  5. Daftar tabel (jika ada)
  6. Daftar gambar (jika ada)
  7. Daftar lampiran (jika ada)
Bagian Utama
BAB I PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang Masalah
  2. Rumusan masalah
  3. Tujuan penelitian
  4. Ruang lingkup
  5. Manfaat penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
  1. Landasan teori/ tinjauan teoretis
  2. Kerangak teori
  3. Kerangka konsep
  4. Hipotesis atau pertamyaan penelitian (jika ada hipotesis)
BAB III METODE PENELITIAN ATAU CARA PENELITIAN
  • Jenis penelitian
  • Populasi sample (untuk penelitian disertai unit penelitian )
  • Variabel penelitian (untuk penelitian laboratorium / eksperimental, sebelum variabel penelitian dicantumkan bahan dan alat)
  • Definisi operasioanal variabel atau istilah –istilah lain yang digunakan untuk memberi batasan operasional agar jelas yang dimahsud dalam penelitian itu.
  • Desain / rancangan penelitian ( tidak harus , kecuali pada penelitian eksperimental)
  • Lokasi dan waktu penelitian
  • Teknik pengumplan data.
  • Instrumen penelitian yang digunakan
  • Pengolahan dan Analisis data
Khusus laporan penelitian dilanjutkan dengan bab IV -VI berikut ini :
BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN
BAB VI – RINGKASAN
Bagian Akhir
1. Daftar pustaka
2. Lampiran – lampiran;