Badan Pusat Statistik memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 234,2 juta atau naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa. Informasi yang diperoleh dari situs BPS di Jakarta, Rabu (23/6/2010), menyebutkan, kegiatan Sensus Penduduk 2010 akan mencacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumah tangga. Dalam kegiatan pencacahan ini, sekitar 600.000 pencacah dipekerjakan. Mereka diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Tenaga pencacah mengajukan sejumlah pertanyaan, seperti kondisi serta fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, juga karakteristik rumah tangga dan keterangan individu anggota rumah tangga. Nantinya, data Sensus Penduduk 2010 diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memperbaharui data dasar kependudukan sampai ke wilayah unit administrasi terkecil (desa). Data ini juga untuk mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran pembangunan milenium (MDGs) dan menyiapkan basis pengembangan statistik wilayah kecil. Selain itu, Data Sensus Penduduk 2010 bisa digunakan untuk menyiapkan data dasar untuk keperluan proyeksi penduduk setelah 2010, mengembangkan kerangka sampel untuk keperluan survei-survei selama kurun 2010-2020, serta menjadi basis pembangunan registrasi penduduk dan pengembangan sistem administrasi kependudukan. Sensus Penduduk 2010 merupakan sensus penduduk modern kali keenam yang dilakukan di Indonesia. Sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000. Menurut Sensus Penduduk 2000, jumlah penduduk Indonesia mencapai 205,1 juta jiwa. Dengan jumlah itu, Indonesia menjadi negara keempat dalam hal jumlah penduduk, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dari jumlah itu, sekitar 121 juta jiwa atau 60,1 persen tinggal di Pulau Jawa sehingga menjadikan pulau itu sebagai yang terpadat di Indonesia, yaitu mencapai tingkat kepadatan 103 jiwa per km2.
Perpres Rincian APBN 2008 merupakan dokumen terinci tentang alokasi dana APBN untuk K/L hingga level Satker. Tepat pada tanggal 30 Nopember 2007, PresidenRI telah menandatangani Perpres Rincian APBN 2008 No. 105 Tahun 2007.
Dalam Perpres Rincian APBN ini dimuat beberapa hal penting tentang rincian APBN dengan rincian sebagai berikut :
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut bagian anggaran/unit organisasi dan jenis belanja (Lampiran I)
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi/sub fungsi/program dan jenis belanja (Lampiran II)
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut program, kegiatan dan jenis belanja (Lampiran III)
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut lokasi dan jenis belanja (Lampiran IV)
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut alokasi anggaran masing-masing satuan kerja (Satuan Anggaran per Satuan Kerja/SAPSK) dan jenis belanja (Lampiran V)
Dari rincian menurut fungsi untuk APBN 2008 pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap public services, pendidikan dan ekonomi. Di samping itu untuk Fungsi Agama, Pariwisata dan Budaya serta Perlindungan Sosial menempati prioritas 3 terbawah. Berikut rinciannya :
NO.
FUNGSI
PAGU (dlm ribuan Rp.)
%
1.
Pelayanan Umum
111.059.969.812
35,60 %
2.
Pendidikan
64.029.169.178
20,53 %
3.
Ekonomi
63.625.526.989
20,40 %
4.
Kesehatan
17.270.309.986
5,54 %
5.
Ketertiban dan Keamanan
15.236.507.832
4,88 %
6.
Perumahan dan Fasilitas Umum
14.129.034.043
4,53 %
7.
Pertahanan
13.986.445.712
4,48 %
8.
Lingkungan Hidup
6.734.114.090
2,16 %
9.
Perlindungan Sosial
3.524.453.466
1,13 %
10.
Pariwisata dan Budaya
1.429.793.061
0,46 %
11.
Agama
921.640.091
0,30 %
TOTAL
311.946.964.260
100 %
Di samping itu dalam Perpres ini juga dituangkan tentang pergeseran belanja yang ditetapkan (Revisi DIPA) oleh Menteri Keuangan. Pergeseran tersebut meliputi :
Pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran
Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi
Pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja dalam satu kegiatan
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
Perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN.
Dari Perpres inilah selanjutnya akan menjadi acuan dalam penerbitan DIPA TA 2008 yang diharapkan sudah akan terbit tanggal 1 Januari 2008, sehingga pelaksanaan APBN 2008 akan lebih cepat dan berdampak pada realisasi APBN yang lebih realistis.
Neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era Pemerintahan Orde Baru sejak Maret 1966. Ketika kebijakan Orde Baru (Orba) lebih berpihak pada Barat.
Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) dan utang luar negeri mulai meningkat.
Menjelang awal tahun 1970-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari Sosialisme ke arah semi Kapitalisme.
Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an,sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Kebijakan ekonomi Pemerintah banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi; baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri, maupun sektor perdagangan.
Pakto '88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi liberal Indonesia saat itu.
Masa pembangunan ekonomi Orba pun akhirnya berakhir. Puncak kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.
Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu, paling tidak, dapat diukur dari beberapa indikator utama yaitu:
1. Dihapuskannya berbagai subsidi Pemerintah secara bertahap dan diserahkannya harga barang-barang strategis ke mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN, yaitu dengan menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing.
4. Peran serta Pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan Perjanjian GATT, yang semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk dalam 'kubangan' liberalisasi ekonomi dunia atau Kapitalisme global. Dampak yang Ditimbulkan
Dampak ekonomi Neoliberal bagi Indonesia setidaknya ada 3 yaitu:
1. Dikuasainya sektor kepemilikan umum oleh swasta. Akibat menganut sistem mekanisme pasar bebas Pemerintah Indonesia harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasainya sektor-sektor yang mengusai hajat hidup orang banyak (sektor kepemilikan umum) --baik dengan cara langsung maupun melalui proses privatisasi BUMN oleh swasta.
Sebagai contoh di bidang kehutanan. Sejarah industri perkayuan berawal dari pemberian Hak Pengusaha Hutan (HPH). Ditandai dengan keluarnya PP No 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
Dengan luas hutan tropis yang sangat menjanjikan pada waktu itu, yaitu 143,7 juta hektar atau sekitar 76% luas daratan Indonesia, Pemerintah berharap pemberian HPH tersebut dapat menopang pembangunan Indonesia.
Namun, apa yang terjadi? Pada masa Orde Baru, rata-rata hasil eksploitasi hutan di Indonesia setiap tahunnya adalah 2,5 US$ miliar. Dari hasil itu, yang masuk ke dalam kas negara hanya 17%, sedangkan sisanya sebesar 83% masuk ke kantong pengusaha HPH.
Pada masa Orba tersebut, sebagian besar hutan di Indonesia sudah dikuasai oleh dua belas (12) grup besar melalui 109 perusahaannya. Memasuki masa Orde Reformasi Indonesia tinggal menuai getahnya.
Menurut laporan Badan Planologi Departemen Kehutanan (laporan tahun 2003) diperkirakan kerusakan hutan Indonesia sudah mencapai 101,79 juta hektar dengan laju pertumbuhan kerusakan (deforestasi) sekitar 3,8 juta hektar per tahun.
Dalam bidang perminyakan, pada zaman Orba, hampir semua sumur minyak di Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan raksasa minyak asing yang merupakan perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia), dan Mobil Oil. Selebihnya adalah Pertamina dan sebagian kecil swasta nasional lainnya.
Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisinya semakin liberal lagi. Jika pada masa-masa sebelumnya Pertamina senantiasa memegang monopoli distribusi minyak di dalam negeri maka mulai November 2005 Pemerintah membuka keran investasi hilir di bidang migas kepada investor swasta dalam negeri maupun asing.
Jika Pemerintah membuka keran liberalisasi di sektor hilir migas, maka tuntutannya hanya satu, yaitu tidak boleh ada yang memperoleh fasilitas subsidi sebagaimana yang selama ini diterima oleh Pertamina. Berarti subsidi BBM harus dicabut sampai 0%. Dapat dipastikan bahwa harga BBM bakal naik lagi. Namun, dengan merek yang berbeda-beda. Paling tidak sudah siap 7 merek BBM dengan harga yang sama-sama mahalnya.
Bidang energi yang lain adalah batubara. Batubara menjadi sumber energi terbesar kedua setelah minyak. Minyak memasok 34% dan batubara 23,5% kebutuhan energi dunia.
Hampir sepertiga cadangan batubara dunia ada di kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia jumlah sumberdaya batubara, termasuk yang ditemukan produsen dan kontraktor kerja sama, sampai tahun 2001 mencapai 145,8 miliar ton.
Produksi batubara Indonesia mayoritas dihasilkan oleh penambangan swasta. Dari total produksi 100,625 juta ton pada tahun 2002, 96,6% dihasilkan oleh penambang swasta.
Dalam bidang pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi tambang yang bagus. Khusus untuk tambang emas saja, secara geologis di berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi emas yang besar.
Indonesia merupakan pertemuan deretan gunung berapi Sirkum Mediteran dengan Sirkum Pasifik. Pergeseran lempengan bumi yang terjadi di masa lampau akibat kegiatan vulkanis telah membentuk cebakan-cebakan emas.
Dengan bagusnya potensi tambangnya ditambah aturan-aturan yang menguntungkan Indonesia mulai kedatangan investor asing untuk menanamkan modalnya. Dimulai sejak tahun 1967.
Perusahaan yang mengawalinya adalah PT Freeport Indonesia (FI). Pada
Kontrak Karya generasi I (KK I), FI mendapat konsesi selama 30 tahun, boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan Pemerintah Indonesia hampir tidak mendapat kompensasi apa pun.
Pada tahun 1988 secara tak terduga FI menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg. Kemudian mengajukan pembaharuan KK dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun. FI mendapat KK V bersama 6 perusahaan tambang lainnya.
Berbeda dengan KK I, produk utama FI adalah emas, bukan hanya tembaga. Namun, menurut Econit, royalti yang diberikan FI ke Pemerintah tidak berubah, hanya 1-3,5%, sehingga penerimaan Pemerintah dari pajak, royalti, dan deviden FI hanya US$ 479 juta.
Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan yang mampu dihasilkan FI yaitu sekitar US$ 1,5 miliar (tahun 1996). Dari pendapatan itu 1% diambil untuk dana pengembangan masyarakat Papua yaitu sebesar US$ 15 juta.
Pada zaman Reformasi nasib PT FI semakin bersinar. Pada tahun 2001 laba bersih yang dibukukan perusahaan ini mencapai US$ 304,2 juta. Pada tahun 2002 naik menjadi US$ 398,5 juta.
Tahun berikutnya, 2003 laba bersihnya melonjak hingga US$ 484,9 juta. Yang mengherankan,dari laba bersih sebesar itu sesungguhnya yang dibagikan sebagai deviden hanya 15%-nya saja. Padahal Pemerintah sampai saat ini hanya memiliki saham sebanyak 9,36%. Sedangkan PT FI menguasai 90,64%.
Dalam hal penguasaan pertambangan oleh pihak asing telah terjadi pengaplingan atas daerah-daerah tambang di Indonesia. Kapling-kapling itu meliputi: Timika untuk FI, Lhok Seumawe untuk Exxon Mobil, Sulawesi Selatan untuk Mosanto, Buyat Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Teluk Bintun di Papua untuk British Petrolium, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal, dan sebagainya.
Pengaplingan tersebut menunjukkan telah terjadi persekongkolan antara penguasa dan kekuatan modal asing.
2. Bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang (debt trap). Konsekuensi berikutnya dari sistem pasar bebas adalah adanya liberalisasi di pasar uang yang berbasis bunga. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan konvensional yang berbasis pada sistem bunga.
Akibat krisis itu 16 bank dilikuidasi Pemerintah. 51 bank lainnya dibekukan pada 1 November 1997, dan 13 bank diambil-alih (BTO). Untuk merestrukturisasi bank-bank konvensional yang selama ini menjadi sumber darah bagi perputaran roda perekonomian nasional hingga Desember 2000 Pemerintah sudah mengeluarkan tidak kurang dari Rp 659 triliun.
Akibatnya utang Pemerintah yang sebelum krisis hanya US$ 55 miliar, kini membengkak menjadi US$ 77 miliar (utang luar negeri) ditambah Rp 695 triliun (utang dalam negeri terutama dalam bentuk obligasi rekapitalisasi) dalam waktu tidak sampai empat tahun terakhir.
Utang sebesar itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai di atas 100 persen pada akhir 2000, yang akan mengakibatkan perekonomian Indonesia pada 10-25 tahun ke depan akan terus mengalami proses destabilisasi.
Untuk bunga obligasi rekapitalisasi saja Pemerintah harus mengeluarkan sekitar empat persen dari PDB pada tahun 2000 dan 2001 ini. Kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2001 sekitar Rp 12.9 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 73,98 triliun pada tahun 2007 dan Rp 138 triliun pada 2018.
Biaya ini dibebankan pada APBN, yang berarti rakyat juga yang menanggungnya (baca tulisan saya di opini detik.com tanggal 30 April 2008 tentang "Beban Obligasi Rekap"). Beban bunga obligasi akan semakin menjadi-jadi dengan terus naiknya suku bunga.
Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saat itu sudah mencapai 17.7%. Naik dari sekitar 10% pada Semester I tahun 2000 lalu. Padahal, setiap kenaikan suku bunga sebesar satu persen, akan menyebabkan biaya bunga obligasi yang harus dibayar Pemerintah naik Rp 2,2 triliun.
Buruknya kinerja sektor perbankan ini ternyata terus berlangsung hingga saat ini. Sepanjang tahun 2004 saja sudah ada 4 bank ditutup, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali, Bank Global, dan Bank Persyarikatan Indonesia. Akibat penutupan itu Pemerintah tentu harus menanggung seluruh kerugian nasabah.
Biaya penanggungan itu lagi-lagi dibebankan kepada rakyat melalui APBN. Hal itu belum ditambah dengan kasus pembobolan yang dilakukan oleh sejumlah orang ke Bank BNI dan BRI yang nilainya mencapai miliaran. Bahkan, triliunan rupiah.
Sampai saat ini tanggungan Pemerintah untuk dunia perbankan belum juga susut. Tercatat 10 bank besar Indonesia masih menikmati obligasi Pemerintah. Hal itu membuat APBN membayar bunganya sekitar Rp 60 triliun setiap tahunnya.
Sekali lagi, beban itu tetap harus kembali kepada rakyat melalui pembayaran pajak.
Di sisi lain, sesuai dengan 'petunjuk' IMF, bank-bank yang sudah mulai sehat harus diprivatisasi mengikuti saudara-saudaranya yang lain di lingkup BUMN. Contohnya, sebanyak 51% saham Pemerintah yang ada di bank besar seperti BCA dan Bank Danamon harus dijual ke investor asing.
Nasib yang sama juga menimpa BUMN sehat lainnya seperti Indosat Tbk, Telkom Tbk, Wisma Nusantara Indonesia, Bukit Asam Tbk, Semen Gresik, Pelindo II, dan lain-lain.
3. Munculnya kesenjangan ekonomi. Dampak dari pembangunan ekonomi bercorak liberalistik yang paling menyakitkan adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Pada masa Orde Baru ketimpangan ekonomi sudah sangat mencolok.
Pada tahun 1993 omset dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya di antaranya Om Liem (Salim
Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 triliun rupiah atau 83% APBN Indonesia tahun itu.
Di sisi lain, jumlah penduduk miskin sudah terhampar sedemikian besarnya. Menurut data BPS 1994, dengan garis kemiskinan Rp 500 per hari, terdapat 28 juta rakyat miskin (2 juta di kota dan 26 juta di desa).
Di era sekarang ini, keadaannya telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih mengkhawatirkan. Fenomena yang paling mencolok adalah terjadinya kekuasaan menjadi kekuatan pengumpul modal. Itulah sebabnya, kebijakan Pemerintah dalam pengembangan proyek lebih banyak untuk memenuhi kepentingan orang kaya ketimbang rakyat miskin.
Itulah beberapa fakta 'menyakitkan' akibat diterapkannya ekonomi Neoliberalisme, khususnya di Indonesia. Akankah kita diam saja menyaksikan semua ini.
Kesabaran rakyat sudah habis. Saatnya momentum Kebangkitan Nasional ini rakyat menggugat agar pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan dengan benar demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh perekonomianpada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengaturperekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagaipendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalamperekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum,mendorong persaingan usaha yang sehat, membanatu kelompok ekonomi lemah,dan sebagai stabilizer.
Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negaradiartikan sebagai fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi Negara tersebut adalahsebagai funsi regular dan fungsi sebagai agent of development. Sebagai agent ofdevelopment pemerintah memiliki peran dan fungsinya untuk mengaturperekonomian suatu negaa.
Melalui teorinya Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya
mempunyai tiga funsi yaitu :
1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan
pertahanan.
2.Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
3.Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidakdisediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dansebagainya.
Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai perananuntuk mengatur, memperbaiki atau mengaahkan aktivitas ekonomi daripemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuanpembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalammengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
Kebutuhan barang publikseperti barang, jasa, atau system merupakansesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikanpelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebutdapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu Negara.
Dalam menjalankan perannya pemerintah terbentur dalam beberapakegagalan untuk menjalankan fungsinya. Factor-faktor tersebut berpengaruh padakebijakankebijakan yang akan diambil oleh pemerintah suatu Negara.
Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaanagar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklahmudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnyakepemilikan factor produksi, permintaan dan penawaran factor produksi, systemwarisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melaluipasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campurtangan.
Untuk itu Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasisumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuatkebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat,misalnya melalui :
4.Transfer penghsilan dari daerah kaya ke daerah miskin,
5. Bantuan pendidikan,
6.Bantuan kesehatan, dll
Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan factor-faktor produksipermintaan dan penawaran factor produksi system warisan dan kepemampuanmemperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari
pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hokum yang
berlaku.Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar
mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalamdistribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Adasebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harusdipisahkan dari masalah keadilan, atau arti kata lain, masalah keadilan danmasalah efisiensi merupakan kebalikan.
Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaanagar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklahmudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnyakepemilikan factor produksi, permintaan dan penawaran factor produksi, systemwarisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melaluipasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campurtangan.
Efisiensi adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik.Efisiensi terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lainnamun ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkenapengaruh memperoleh kompensasi. Dengan demikian pemerintah harusmengambil kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapiketidakadilan ini dengan (progresif), memberikan subsidi yang dananyadiambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatanatau kekayaan tertentu.
Perlukah seorang manajemen mengetahui tentang perekonomian indonesia
perlu,karna dengan tentang perekonomian indonesia manajemen dapat lebih memahami tentang keadaan perekonomioan Indonesia dan dapat menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang dipimpinnya dalam mengambil keputusan dalam perusahaannya sehingga dapat meneyesuaikan dengan keadaan perekonomian indonesia saat ini, karena keputusan menejer sangat berpengaruh besar dalam kelangsungan perusahaan yang dipimpin saat ini.
Format laporan ilmiah
Ada berbagai macam format penulisan .Namun perbedaan di antara format format yang ada jangan terlalu dipermasalahkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah:
Pembaca dapat memahami dengan jelas bahwa penelitian telah dilakukan tujuan dan hasilnya.
Langkah – langkah medannya jelas , agar jika pembaca tertarik dapat mengulang kembali.
Pada dasarnya ada dua bentuk sistematika penulisan ilmiah ,Yaitu penulisan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian . Pada umumnya sistematika penulisan proposal penelitian danpenulisan laporan penelitian sebagai berikut :
Bagian awal
halaman judul
Halamn persetujuan dan pengesahan (pada laporan penelitian ,sebelum halaman kata pengantar dicantumkan intisari /abstrak)
Halamn kata pengantar atau prakata
Daftar isi
Daftar tabel (jika ada)
Daftar gambar (jika ada)
Daftar lampiran (jika ada)
Bagian Utama
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Rumusan masalah
Tujuan penelitian
Ruang lingkup
Manfaat penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Landasan teori/ tinjauan teoretis
Kerangak teori
Kerangka konsep
Hipotesis atau pertamyaan penelitian (jika ada hipotesis)
BAB III METODE PENELITIAN ATAU CARA PENELITIAN
Jenis penelitian
Populasi sample (untuk penelitian disertai unit penelitian )
Variabel penelitian (untuk penelitian laboratorium / eksperimental, sebelum variabel penelitian dicantumkan bahan dan alat)
Definisi operasioanal variabel atau istilah –istilah lain yang digunakan untuk memberi batasan operasional agar jelas yang dimahsud dalam penelitian itu.
Desain / rancangan penelitian ( tidak harus , kecuali pada penelitian eksperimental)
Lokasi dan waktu penelitian
Teknik pengumplan data.
Instrumen penelitian yang digunakan
Pengolahan dan Analisis data
Khusus laporan penelitian dilanjutkan dengan bab IV -VI berikut ini :
Saya anak ke4 dari 4 bersaudara , punya kaka laki-laki 1,kaka perempuan 2.
Mamah saya kerja sebagai pegawai negri , kalo papah saya udah lama pensiun.
Cita-cita saya menjadi arsitektur dan pisikolok,tapi ga tau kenapa ngambil jurusan manajemen saya sendiri juga bingung kenapa bisa ngambil jurusasn manajemen.
Hoby saya baca komik ,jalan-jalan sama temen-temen.
Saya juga kalo lagi geregetan suka gigit tangan temen saya sampe teriak-teriak.
Saya orangnya agak tertutup kalo mengenai masalah peribadi,tapi saya bisa menjadi pendengar yang baik kalo temen saya curhat.
Saya suka hal-hal yang berbau horor , dan saya tipekel orang yang ingintahu.
Cita-cita terbesar saya membahagiakan orang tua dan manaikan haji orang tua saya .
